SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS

Hidup adalah sebuah nikmat dari yang menciptakan kita. Susah senang patut kita syukuri, karena kebahagiaan tak akan pernah Allah turunkan kepada umat-Nya yang tidak pandai mensyukuri nikmat.

Perbandingan Sistem Politik Cina vs Jepang


SISTEM POLITIK CINA
Cina merupakan salah satu kasus paling menarik bagi studi perbandingan system politik karena keunikannya, terutama dalam hal system dan organisasi politiknya. Yang menarik dalam perkembangan politik cina itu adalah persaingan antara kekuatan pendukung kepemimpinan birokratik moderat dengan kepemimpinan maois radikal, yang masing-masing saling berganti berada diatas.
            Kehidupan politik cina merupakan produk dari masa revolusi yang panjang, yang berlangsung paling tidak dari tahun 1911 sampai tahun 1949 dan meliputi tiga perombakan system politik secara kekerasan. Revolusi pertama dalam tahun 1911menggantikan system kerajaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Revolusi kedua memuncak dalam tahun 1928 dengan dibentuknya pemerintah pusat yang baru dibawah kekuasaan Kuomintang (KMT) menggantikan pemerintahan “panglima perang” (warlord) yang terpecah-belah dalam masa permulaan republik cina dengan system domnasi satu partai yang lebih bersemangat, terorganisir, dan terpusat. Revolusi ketiga terjadi tahun 1949 menjadikan partai komunis cina, (PKC) sebagai penguasa dan membentuk system komunis sekarang ini.
            Cina yang berbatasan dengan uni soviet, india, Pakistan,dan korea serta secara regional berdekatan dengan jepang dan asia tenggara, menempati posisi geografik yang penting dalam suatu wilayah dimana penduduknya adalah yang paling banyak didunia.  Pada waktu cina sebagai suatu negara yang lemah selama akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, wilayah pusatnya banya mengalami penyerbuan asing. Akan tetapi, cina yang kuat sekarang ini berada dalam suatu posisi menguasi pengaruh atau suatu wilayah luas dan penting.
            Republik rakyat cina (RRC), dengan wilayah yang luasnya kir-kira 3,7 juta mil persegi, adalah negara ketiga paling besr didunia. Diperkirakan penduduk cina dalam tahun 1970 adalah 800 juta, merupakan hampir seper empat penduduk dunia dan menjadikan cina sebagai negara yang berpenduduk paling padat didunia.  85 % penduduknya bertempat tinggal didaerah-daerah pedesaan, 90% dari padanya menempati seper enam wilayh cina dan hanya kira-kira 15 % tanahnya yang cocok untuk pertanian. Kebutuhan-kebutuhan makanan yang semakin meningkat, menimbulkan masalah besar dalam sistem ekonomi yang belum juga dipecahkan.
Ø      Asal Mula Sistem Komunis
            Republik rakyat cina yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 1 oktober 1949, secara relatif masih merupakan sistem politik baru. Pengaruh-pengaruh yang paling langsung terhadap komunisme cina, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme soviet, dan sejarah partai komuniscina sendiri sebelum tahun1949, umumnya merupakan fenomena-fenomena abad ke-20. Akan tetapi, tradisi politik pramodern cina, yang secara resmi berakhir dalam tahun 1911 dengan runtuhnya dinasti Ching (Manchu), mempunyai pengaruh besar pada pemerintahan sekarang.
·      Tradisi Politik Cina
            Secara teori dan praktek, dalam struktur kekuasaan politik, sistem politik kekaisaran Cina membedakan secara tajam antara penguasaan ddan rakyat, pejabat dan warga negara. Elite in meliputi para pejabat birokrasi kerajaan dan para sarjan yang mempunayi gelar atau “golongan keluarga baik-baik” yang merupakan sumber calon pejabat.
            Perbedaan tajam antara elite yang mempunyai kekuasaan dan masa  penduduk yang tidak mempunayi kekuasaan merupakan sifat pokok dari pada sistem politik Cina tradisional.
            Struktur wewenang Cina tradisional memberikan kepada sistem politik suatu kekuasaan tertinggi, karena kaisar dan birokrasinya menempati posisi tertinggi dalam Hirarki. Yang juga penting adalah kebebasan relatf sistem politik itu dari pengaruh dan kekangan dari luar. Secara teoritis, sisstem kekaisaran itu mempunyai suatu hubungan organik dengan maasyarakat Cina, seperti halnya dalam susunan keluarga, sistem itu harus melayani masyarakat dengan memlihara ketertiban, menjalankan fungsi-fungsi keagamaan, dan melindungi kebajikan-kebajikan dari masalalu. Dan sudah merupakan undang-undang baginya sendiri bahwa dalam membentuk hubungan dengan masyarakat domestiknya maupun dengan masyarakat asing sitem itu selalu menganggap diri paling unggul.
            Satu aspek penting dari status pemerintah sendiri dalam sistem itu adalah penanganan terhadap pengrekrutan dan promosi politik. Individu-individu bisa mempersiapkan diri untuk jenjang karir politik dngan cara mendapatkan pengetahuan atau kekayaan, akan tetapi ssertifikat resmi hanya diberikan oleh pemerintah.
·      Suasana Revolusioner
            Sistem komunis timbul secara langsung dari periode revolusioner yang bukan diciptakan oleh kaum komunis. Revolusi Cina telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun sebelum partai komunis menjadi suatu kekuatan yang besar dalam politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Karena itu, sangat penting dibahas secara singkat tema=tema yang telah mendominasi revolusi itu dari permulaannya sampai sekarang ini.
            Nasionalisme adalah merupakan kekuaatan penggerak revolusi Cina. Dari tahun 1900 sam,pai kira-kira tahun 1925, semua gerakkan politik yang mendapat dukungan rakyat bertujuan menentang campur tangan negara-negara asing dalam urusan dalam negeri Cina. Sekalipun Cina memperoleh kembali status kemerdekaannya sesudah berakhirnya perang Dunia II konflik antara Cina dan Amerika Serikat dan Uni Sofiet adalah meruapakan kelanjutan dari perjuangan-perjuangan anti imperialismenya.
·      Komunisme Soviet
            Cukup sulit untuk membahas hubungan antara Rusia dan Cina atau pengaruh komunisme Soviet pada sistem politik yang timbul di Cina setelah tahun 1919. Pengaruh komunisme Sofiet, melalui penyebaran Marxisme-Leninisme, menjadi bagian integral dari komunisme Cina dan tetap tertanam pengaruhnya sekalipun kontrol  Moskow terhadap masalah-masalah partai komunis Cina (PKC) telah berakhir. Selama masa pembentukan paratai, kebanyakan komunis Cina mempenyai ikatan revolusioner dengan kaum Bolshevik yang mengatasi keterikatan mereka terhadap Marxisme-Leninisme, yaitu mereka lebih mengidentifikasikan diri denmgan tujuan perubahan radikal dan revolusi Bolshevik dari pada mengidentifikasikan dengan bagian-bagian pokok ideologi revolusi ini.
            Yang paling penting, PKC menerima Uni Soviet sebagai model dan partai komun is Soviet sebagai partai yang paling maju dan berkuasa diantara semua partai komunis. Cina hanya mempunyai dua partai politik penting yang mendasarkan pada basis masa, yaitu Kuomintang dan PKC, dan kedua partai membentuk struktur dasar organisasi mereka berdasar anjuran orang-orang Rusia yang membimbing perkembangan kedua paratai ini selama tahun 1920an.
·      Sejarah PKC
            PKC berkuasa dalam tahun 1949 dengan suatu keyakinan bahwa mobilisasi dan perjuangan adalah meruapan inti dari politik. Bagi elite PKC, politik bukanlah semata-mata merupakan  persoalan kompetisi politik secara damai atau pengelolaan sumber-sumber daya materi, tetapi merupakan usaha untuk memobilisasikan dan menggiatkan sumber-sumber daya manusia dalam suatu keadaan yang kritis.
 Berhubungan erat dengan tema-tema in I adal;ah konsep “garis massa” (mass line) dalam kepartaian, suatu prinsip pokok PKC yang berasal dari keadaan-keadaan yang dihadapi ketiak berjuang merebut kekuasaaan. Garis massa, yang merupakan unsur pokok Maoisme, barangkali merupakan konsep yang paling rumit dan menyeluruh dalam doktrin PKC. Dalam satu dimensi, konsep ini merupakan suatu pengakuan akan kenyataan bahwa suatu gerakan tidak bisa didukung oleh anggota-anggota partai saja, tetapi tergantung pula pada dukungan, intelegensi, penyediaan pangan, calon-calon anggota baru, dan ketrampilan administratip yang bisa disumbangkan oleh masyarakat bukan anggota partai. Dalam dimensi kedua, garis massa itu mempunyai fungsi pengendalian atas tingkah-laku kaum birokrat dan intelektual. Dengan menegaskan bahwa para pejabat harus berinteraksi dengan massa, PKC bertujuan meniadakan penyelewengan-penyelewengan dan menciptakan jenis birokrat baru, dengan mempercayakan tugas-tugas administratif kepada kelompok-kelompok rakyat maka diharapkan bisa mengurangi atau melemahkan struktur birokrasi.
Gagasan tentang “ Percaya pada diri sendiri” merupakan unsur-unsur lain dalam gaya politik PKC yang selama ini berhasil menciptakan kekuatan besar. Setiap daerah  pangkalan harus berdiri di atas kaki sendiri, mati hidupnya tergantung pada swa-sembadanya dalam bidng militer dan ekonomi. Dalam skala internasional, kaum komunis Cina tetap sensitif terhadap campur tangan dan penguasaan asing.
Ø      Pelembagaan dan Peruabahan
·        Lembaga-Lembaga Politik
            Struktur politik republik rakyat Cina sering berubah, sehingga suatu analisa tenrtang struktur itu harus dikaitkan dengan waktu tertentu.  Pada inti struktur, yang disebut sebagai “organ wewenang negara tertinggi” dan “pemegang wewenang legislatif satu-satunya dalam negara”, adalah kongres rakyat nasional (KRN). KRN merupakan badan perwakulan yang besar (lebih dari 1200 wakil dalan tahun 1954, dan lebih dari 2800 dalam tahun 1964), terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh kongres tingkat propinsi, angkatan bersenjata, dan orang-orang Cina perantauan. KRN merupakan forum untuk mempelajari, mendukung, dan mengesahkan tindakan-tindakan pimpinan pusat, melambangkan dukungan rakyat dan menghormati wakil-wakul terpilih yang secara politik disukai, tetapi badan ini tidak mempunyai kekuasaan politik nyata.
            Organ administratif utama adalah dewan negara. Dewan negara ini, yang terdiri dari perdana mentri, wakil-wakil perdana mentri, dan kepala-kepala dari semua kementrian dan komisi, meruapakan pusat kekuasaan negara yang sebenarnya. Sekalipun tidak bebas dari PKC, karena hampir dimonopolinya terhadap jabatan-jabatan tersebut oleh anggota-anggota partai tingkat tinggi, dengan negara mengatur dan mengendalkan seluruh struktu administratip dan bersama-sama dengan badan-badan tertinggi PKC menyelenggarakan pemerintahan Cina.
            Struktur pemerintahan daerah dicina pada dasarnya terdiri dari tiga tingkat pemerintahan resmi- propinsi, kabupaten, dan dasar- ditambah berbagai unit lain dibawah atau di antara tingkat-tingkat ini. Sebelum revolusi kebudayaan, semua unit dalam setiap tingkat ini mempunyai dua organ pemerintahan utama – kongres rakyat dan dewan rakyat yang secara kasar sebanding dengan KRN dan dewan Negara pada pemerintahan pusat. Akan tetapi, kongres local bukanlah merupakan inti-inti kekuasaan yang penting. Selama revolusi kebudayaan kelompok-kelompok baru yang dikenal sebagai “komite-komite revolusioner” menggantikan dewan-dewan dan kongres-kongres local, sehingga merubah pola-pola kelembagaan yang telah ditetapkan oleh konstitusi 1954.
            Anggaran dasar PKC yang disetujui oleh kongres partai kedelapan dalam bulan September 1956 menetapkan pola organisasi yang secara kasar paraler dengan pola pemerintahan Negara itu. Penciptaan organisasi partai yang  sesuai dengan sebagian besar organ-organ Negara telah memperkuat kepemimpinan PKC dalam sistem politik dengan pengawasan atas lembaga-lembaga Negara dan mendorong banyak anggota-angota partai untuk berperanan dalam hirarki partai maupun pemerintahan. Organ pemerintahan memiliki kekuasaan formal, tetapi organ partai yang merupakan penentu keputusan yang otoritatif.
·        Masa Pembangunan Kembali, 1949-1952
            Perang Cina – Jepang dan perang saudara mengakibatkan ekonomi rusak dan di landa inplasi.karena itu selama beberapa tahun pertama kaum komunisme memisahkan perhatian pada perbaikan pabrik-pabrik, produksi, dan pasilitas-pasilitas transportasi, serta mengendalikan inplasi-inplasi dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pada akhir tahun 1952, pembangunan kembali ekonomi pada dasarnya bisa dirampungkan, dengan tingkat-tingkat produksi yang umumnya bisa diperbaiki sehingga mencapai tingkat produksi sebelum perang.
            Masalah penting kedua ialah bahwa PKC sebenarnya belum siap untuk mengambil alih atas kekuasaan atas seluruh sistem politik dalam tahun 1949. Sekalipun kaum komunis mempunyai pengalaman yang luasdalam pemerintahan pedesaan, tetapi kebanyakan pengalaman itu hanya mengenai kondisi-kondisi semasa perang, mereka tidak cukup terlatih untuk menangani tugas yang bermacam-macam dan rumit dalam usaha pembangunan kembali seluruh Negara.
·        Rencana Pembangunan 5 Tahun Pertama. 1953-1957
            Rencana pembangunan lima tahun pertama dari tahun 1953 – 1957 tidak diumumkan sampai tahun 1955 dan mengalami perubahan kembali secara mendalam sebelum berakhir. Sekalipun berjalan dengan ragu-ragu, sesuatu yang penting bagi penilaian terhadap peristiwa-peristiwa berikutnya, masa repelita pertama ini merupakan tahap yang penting dalam sejarah RRC, suatu periode pembangunan ekonomi yang cepat mengikuti model soviet, disertai oleh suatu kecendrungan mengurangi tindakan kekerasan dalaqm kehidupan politik di bandingkan dengan periode pembangunan kembali.
            Pemusatan pada pembangunan industri, terutama industri berat, merupakan cirri utama dari repelita pertama ini. Hasil-hasil ekonomi dari usaha repelita pertama begitu mengesankan, perkiraan yang ada menempatkan cina dalam ranking internasional yang tinggi dalam hal pertumbuhan ekonomi selama periode ini.
            Satu masalah pokok yang diperdebatkan adalah perimbangan yang wajar. Antara pembangunan pertanian dan industri, dan bagaimana mencapainya. Para elite PKC sepakat bahwa industrialisasi harus dijalankan, tetapi mereka juga mengetahui bahwa pembangunan pertanian an industri ringan sangat lemah ibanding industry lemah dan masih harus diperkuat agar bisa menjamin sumber-sumber yang memadai bagi infestasi dalam industry berat.
·        Lompatan Besar Ke Depan, 1957-1960
            Lompatan besar ke depan bukan merupakan rencana yang konkrit dengan garis pedoman kebijaksanaan maupun saran-saran yang konsisten, tetapi lebih merupakan sejumlah kebijaksanaan yang dipersatukan oleh suasana politik atau kerangka pemikiran.
            Krisis ekonomi yang hebat dalam tahun 1956-1961 itu mempunyai akibat-akibat politik besar. Krisis itu menimbulkan ketegangan besar dalam elite politik yang akibat krisis itu harus mengubah kebijaksanaan yang mereka jalankan selama ini
·        Penghematan dan Penyehatan, 1961-1965
            Kebijaksanaan ekonomi penghematan disahkan dalam sidang Pleno ke Sembilan bulan Januari 1961 yang mengaku secara diam-diam, bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan lompatan besar telah gagal dan bahkan menimbulkan ekonomi. Selama periode 1961-1962, indoktrinasi ideology menjadi berkurang dan sebaliknya unit pertanian, industry, dan pendidikan diharuskan menggunakan lebih banyak waktu bagi tugas-tugas non politik masingmasing bidang. Beberapa pejabat partai politik mulai menyatakan pandangan-pndangan yang mengkritik kebijaksanaan lompatan besar, kepemimpinan Mao, bahkan kemampuan serta kepribadian Mao Tse-tung sendiri.
            Berkurangnya kegiatan politik ini berakhir dengan adanya Sidang Pleno ke Sepuluh pada bulan September 1962 yang memulai ofensif politik baru manghadapi kecendrungan anti-Mao dalam tahun 1961-1962. Selama tiga tahun berikutnya tibul sejumlah kampanye yang bertujuan menggerakkan tujuan perjuangan kelas dan pendidikan ideologi atas nama Maois ortodoks.
Menjelang revolusi kebudayaan, TPR oleh masyarakat dianggap oleh masyarakat sebagai organisasi yang paling berhasil dalam menyebarkan Mouisme dan dapat menciptakan jaringan pengaruh politik yang luas dalam sistem politik Cina. Dengan cara menempatkan bekas-bekas anggota tentara dalam posisi penting maupun membentuk departemen-departemen baru.
·        Revolusi Kebudayaan, 1966-1969
            Revolusi kebudayaan Proletar barangkali merupakan periode yang paling penting dalam politik Cina setelah tahun 1949. Tidak ada penjelasan yang sederhana tentang revolusi kebudayaan ini, tetapi sebagian besar dari makna penting dan kerumitannya adalah akibatnya dari sifat ganda revolusi tersebut. Dalam satu pengertian, revolusi kebudayaan merupakan gerakan politik nasional, yang diorganisir dan dipimpin oleh sekelompok elite politik dibawah pimpinan Mao Tse-tung. Sebagai suatu kampanye untuk menggambungkan pemikiran PKC dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Maois, revolusi kebudayaan itu berusaha menguji semua pejabat, khususnya para pejabat tinggi, memperbaharui dan membersihkan mereka yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Mao bagi masyarakat Cina.      Gagasan tentang “perebutan kekuasaan” dari bawah merupakan serangan langsung terhadap wewenang dan organisasi partai local. Golongan Maois dipeking pasti mengganggap pergolakan di daerah-daerah ini sebagai suatu keharusan dan dalam tingkat tertentu memang dikehendaki, akan tetapi mereka ternyata dengan cepat mengatasi pergolakan ini. Yang terpenting, mereka mengeluarkan instruksi dalam bulan Januari 1967 bahwa TPR harus campur tangan dengan memberi bantuan sepenuhnya pada pihak “kiri” dan menguasi fasilitas-fasilitas komunikasi yang penting, transportasi, dan lain-lainnya. Akibatnya, Cina berada dibawah undangundang keadaan perang dalam mana TPR menjadi penguasa administrative de facto dan sebagai penengah dalam sengketa-sengketa antar daerah dan organisasi PKC local tidak berfungsi lagi dan bahkan organ-organ partai sentral mengalami kemerosotan.
·         Konsulidasi dan Pembangunan Kembali, 1969-1972
            Segera sesudah kongres partai ke Sembilan dalam bulan April 1969, pimpinan baru berharap bisa membangun kembali sistem Cina sesuai dengan petunjuk-petunjuk Mao. Kepempinan yang muncul pada akhir kampanye itu memang menyandan nama “Maois” dan telah bersih dari lawan-lawan Mao, akan tetapi sebenarnya kepemimpinan itu merupakan suatu kondisi campuran dari kepentingan-kepentingan yang berbeda.
            Dorongan pertama kea rah konsolidasi, yang didominasi oleh TPR, mulai pada tahun 1967, dan dilancarkan dengan kekuatan penuh dalam kongres partai ke-9. Kongres ini menyarankan tahap konsolidasi ke-2 yang memusatkan pada pembangunan kembali organisasi partai. Pada bulan agustus tahun 1971, komite-komite PKC telah dibentuk kembali dalam semua unit tingkat propinsi, dan prinsip kepemimpinan partai telah dipulihkan keadaan seperti semula. Dengan dihidupkannya kembali organisasi PKC maka manifestasi-manifestasi simbolik dari kepemimpinan pribadi Mao mulai berangsu-angsur hilang.
            Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang kebijaksanaan dan prestasi ekonomi cina sejak revolusi kebudayaan itu. Pada pokoknya kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam periode 1969-1972 pararel dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan  dalam periode 1961-1965, yaitu memperbaiki kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh revolusi kebudayaan dan mendorong pencapaian prestasi ekonomi yang mencapai puncaknya dalam tahun 1971.
            Kebijaksanaan-kebijaksanaan ini menunjukkan adanya kemauan yang besar untuk mempercepat perubahansosial, ekonomi dan kebudayaan bagi penduduk secara keseluruhan, memperkuat hubungan revolusi kebudayaan dengan pola ssejarah revolusi kebudayaan secara luas di Cina modern.
·         Perubahan Sosial Dan Ekonomi ,1949-1972
Pengaruh perubahan social dan ekonomi di cina setelah tahun 1949 telah benar-benar mengubah landasan social dari kehidupan  politik cina ; dengan meniptakan  sumber-sunber penagruh dan komlik baru didalam sistem itu . prestasi penbanguna pemerintah cina bersifat campuran ,dengan menampatkkan pola umum pertumbuhan ekonomi dan perubahan social tetapi menjadikam cina  tetap sebagai suatu masyarakat agraris yang hidup dalam tahap-tahap awal industrialisasi.
Salah satu dari perubahan-perubahan yang paling nyata  adalah penghapusan ataunetralisasi politik terhadap beberapah lapisan sosial tertentu dan perlusan beberapa lapisan lain .para tuan tanah pedagang, dan industrialis yang mempunyai pengaruh polik penting sebelum tahun 1949 telah lenyap, sedangkan jumlah pekerja industri ,para pegawai Negara,dan intelektual (meliputi para tamatan sekolah menengah dan penddikan yang libih tinggi )telah  menigkat secarah tajam.
Perubahan mendasar dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat cina terjadi antara tahun 1949 dan akhir tahun 1950-an ,akibat perlusan  besar-besaran ,dan belum perna  terjadi sebelumnya ,sumber-sumber daya , personal,tuntutan –tututan ,dan kekuasaan  pemeritahan .perubahan ini timbul  sebagai akibat pemerintahan  komunis dan program industrialisasi dan sosialiiame yang dilancarkannya.indikator –indikator lama  tentang status ekonomi dansosial yaitu kekayan ,pemilikan tanah ,pendidikan umunseks,dan hubungan keluarga –merosok dengan cepat perannaya sebagai sember-sember kekuatan politik ,sekalipun indicator-indikator itu teap mempunyai relevasi politik ,terutama ditingkt dasar.
·        Kepemimpinan Politik, 1949-1972
            Kepemimpinan politik  Cina juga selalu berubah sejak 1949, berganti-ganti antara kepemimpinan yang bergaya birokratis dan yang bergaya “Maois”. Gaya birokrasi itu mendasarkan pada kepemimpinan organisasi partai dan lebih menyukai pertumbuhan sektor industry dan kota, dan lebih memberikan kekuasaan dan wewenang kepada para pejabat, kaum ahli, dan intelektual. Kelompok Maois memandang gaya kepemimpinan itu berbahaya karena mendekati pola pemerintahan tradisional Cina yang otoriter, elitis, dan birokratik, sehingga kelompok Maois ini lebih mendasarkan pada kepemimpinan pribadi jetua partai tersebut – sekalipun harus mengorbankan kestabilan institusional-sebagai syarat kelangsungan revolusi. Gaya Maois ini menyukai gerakan massa sebagai sarana penerapan kebijakasanaan, dan sangat mencurigai kaum birokrasi dan “kaum ahli”.
            Perbedaan antara kedua gaya kepemimpinan ini hanya masalah derajat saja, dan kedaunya sama-sama berpengaruh dalam kehidupan RRC selama ini. Tetapi, dalam suatu periode mungkin gaya birokratik yang dominan, sebagai dalam periode yang lain mungkin gaya Maois yang lebih menonjol. Gaya kepemimpinan birokratik dominan pada masa Repelita I, yaitu suatu periode yang relative stabil dan melembanga. Lompatan besar merupakan perwujudan kebijaksanaan Maois, yang melengkapkan garis masa pembangunan social secara total dan perubahan lembaga-lembaga yang ada. Pengaruh birokrasi terasa lagi pada tahun 1960an yang jelas mendorong tumbuhnya “kemapanan” (“estabilisme”) baru. Revolusi kebudayaan jelas merupakan kemunculan kembali pengaruh Maois. Dan periode sesudah revolusi kebudayaan, yang merupakan masa berbenah-benah kemabli, menampakkan kembali cirri kepemimpinan birokrasi.

Ø      Kebudayaan dan Sosial Politik
            Gagasan Mao tentang kebdayaan politik Cina adalah pendefinisian kembali unit-unit social yang merupakan penampung kesetiaan rakyat dan sumber wewenang kekuasaan. Dalam masyarakat Cina tradisionla, lembaga-lembaga social yang dominan adalah unit keluarga; setiap individu harus menyesuaikan tindakan-tindakan mereka demi pemeliharaan dan kemakmuran unit itu, dan mengikuti wewenang kekuasaan para pemimpinnya atas tindakan tingkah laku social mereka.
            Tata tertib tradisional menekankan pada pemeliharaan keselarasan dalam hubungan-hubungan sosial. Rakyat harus diatur dengan baik dan damai, menghindari atau menindas pertentangan-pertentangan. Sekarang ini, doktrin resmi pemerintah menggambarkan masyarakat China terbagi=bagi akibat adanya perjuangan kelas yang terus-menerus baik sebagai akibat dari ekploitasi maupun sebagai kondisi kemajuan sosial. Warga Negara diharapkan ikut serta secara aktif dan suka rela dalam perjuangan ini, dengan mempertajam bentuk perjuangan dan menyerah secara terbuka orang-orang yang posisinya dan tindakanya menghalangi perjuangan sosialis.        
·        Sarana-sarana Sosialisasi
            Keluarga, kaum komunis Cina memandang organiasi keluarga tradisional sebagai pemelihara penindasan, nilai-nilai reasioner, dan oposisi potensial terhadap sosialisme. Karena itu, mereka mencoba merubah sistem keluarga itu dengan cara-cara yang menimbulkan banyak ketengangan dan perlawanan.
            Pendidikan umum, sistem pendidikan umu yang ada di Cina sejak tahu 1949 merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah sikap politik orang-orang Cina. Tidak seperti keluarga, yang mempunyai pengaruh terhadap setiap orang dalam usia peka tetapi sulit di kontrol oleh penguasa, sekolah memberikan mekanisme yang mudah di kontrol untuk mengendalikan warga Negara yang mencapai usia sekolah.
            Jarinagn komunikasi Cina sebagai mana dalam masyarakat-masyarakat lain, meliputi berbagai jenis dan pesan (message). Cirri yang paling penting adalah bahwa jaringan komunikasi itu hampir seluruhnya merupakan usaha partai atau Negara secara resmi, dimana isi dan pengelolaanya dikendalikan oleh para penguasa politik pusat. Masyarakat hanya diberitahu tentang hal-hal yang menurut elite politik itu perlu , pesan yang saling bersaing dan berlawanan tidak mendapatkan tempat dalam jaringan semacam ini. Ciri khusus dari kedua komunikasi politik di Cina adalah pengaruh kuat ideologi dan pembendaharaan katanya yang khas.
Pengalaman politik dan sosial. Salah satu dari tujuan-tujuan PKC yang paling ambisius adalah mengikut sertakan setiap warga Negara Cina dalam kegiatan politik secara teratur dan terorganisir pada tingkat dasar, terutama melalui gerakan-gerakan massa, perwakilan dalam pemerintahan tingkat rendah, keanggotaan dalam organisasi-organisasi massa, dan partisipasi dalam pengelolaan unit-inut produksi dan unit-unit pemukiman. Pada umumnya, inisiatif dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan ini dipegang oleh penguasa yang lebih tinggi, sehingga beberapa “peserta” dalam kegiatan itu sekedar menjalankan perintah atasanya itu tanpa memahaminya dan tanpa semangat.
Ø      Konflik dan Rekrutmen Politik
Proses utama dalam setiap sistem politik adalah perubahan tuntutan-tuntutan, yang mewakili kepentingan, tujuan dan keinginan individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat, menjadi keputusan-keputusan politik yang kemudian diterapkan dan dipaksakan berlaku melalui struktur pemerintahan.
Tuntutan-tuntutan rakyat yang paling sering dan paling efektif menyatakan dalam pemerintah tingkat dasar, dan khususnya dalam unit-unit produksi primer dan pemukiman. Kelompok-kelompok yang terkecil – yaitu regu-regu produksi didaerah pedalaman, regu-regu kerja dipabrik dan kelompok-kelompok kecil penduduk dikota-kota – sering kali mengadakan pertemuan-pertemuan dan memilih pimpinan kelompok mereka.
Ada cara-cara lain untuk menyatakan tuntutan-tuntutan perseorangan atau yang menyimpang. Cara lain yang diajukan ialah mengirim surat kepada media komunikasi dan secara pribadi mengunjungi kader-kader dan kantor-kantor tingkat tinggi. 
·        Rekrutmen Politik (Politikl Rekrutmen)
Tiga peran politik-aktifis, kader dan anggota partai mendominasi kepemimpinan dalam system politik Cina. Aktifis adalah warga Negara biasa, tidak memegang jabatan resmi, yang memiliki kepentingan, inisiatif, atau tanggung jawab khusus dalam kehidupan publik. Kader dalah mereka yang mempunyai kedudukan pimimpinan resmi dalam suatu organisasi biasanya berupa jabatan fulltime. Sedangkan tentang anggota partai tentu saja seperti umumnya anggota partai.
Menjadi seorang aktifis umumnya merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen politik atau proses menjadi pemimpin politik, dan sebagai kader-kader dan anggota-anggota PKCbaru berasal dari jenjang aktifis. Organisasi partai lokal bekerjasama dengan para aktifis dilingkungan kekuasaan dan dalam hal ini kampanye politik dan rekrutmen politik partai memakai tenaga para aktifis ini. Dalam praktik, para aktifis diatas dasar pemilihan sendiri, kemampuan pribadi dan dukungan kelompok dan para jabatan lokal, mengawasi prose situ dengan ketat.
Masalah paling serius dalam rekrutmen kader adalah pertikaian mengenai criteria-kriteria ada yang menekankan keahlin professional dan ada yang menekankan kemurnian politik. Dalam praktek, terdapat kecenderungan untuk mengutamakan kualifikasi keahlian untuk rekrutmen kader non partai, dan anggota-anggot partai diwajibkan mengenai kader-kader tersebut agar tetap “ merah”.
Ø      Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan
Pembuat keputusan paling tinggi dalam sistem politik Cina adalah PKC yang menentukan kebijaksanaan atas dasar alternatif-alternatif yng diberitahukan kepadanya. Karena itu struktur pembutan keputusan itu merupakan struktur yang paling sempit, berdasar, pada komite-komite partai yang mengambil keputusan dalam siding tertutup. Tidak ada proses legislative secara terbuka dan relatif sedikit undang-undang publik yang di umumkan. Keputusan-keputusan cenderung berbentuk pernyataan umum tentang kebijasanaan atau doktrin, atau muncul sebagai petunjuk-petunjuk atau peraturan-peraturan administratif.
·      Pembuatan Keputusan
Kekuasaan pembutan keputusan tertinggi ada ditangan politburo TKC dan komite tetap. Para anggota politbiro melaksanakan semua rapat TKC yang penting, dan tidak ada perturan yang biasa dipakai oleh organ-organ lain untuk menolak keputusan-keputusan politbiro. Kelompok kecil ini telah memperluas proses pembuatan kebijaksanaan dengan sering kali mengadakan pertemuan-pertemuan dengan elite lain yang memberi informasi, memperbaiki, mendukung, dan mengkritik rencana-rencana.
·      Administrasi
Sistem politik Cina mempercayakan pelaksanaan peraturan-peraturannya kepada berbagai struktur, meliputi birokrasi-birokrasi pemerintah, partai dan militer dan sistem-sistem komunikasi yang mereka kuasai, organ-organ pengelolaan dari unit-unit primer, dan banyak komite-komite organisasi-organisas, dan pertemuan-pertemuan rakyat yang mengerahkan penduduk untuk menjalankan langsung program-program pemerintah.
Kaum Komunis Cina berusaha keras untuk membatasi penggunaan kekuasaan birokrasi. Sekalipun mereka mengakui perluny hirarki organisasi yang diatur secara sentral, mereka berusha agar birokrasi tanggap terhadap pengawasan yang dilakukan oleh penguasa politik (PKC) dan menjaga agar struktur birokrasi tetap sederhana dan efisien. Akibatnya, sejarah birokrasi di Cina setelah tahun 1949 penuh dengan usaha-usaha untuk memperluas kekuasaannya tetapi selalu mendapat tantangan kuat dari politisi partai.     


SISTEM POLITIK JEPANG
Bangsa Jepang adalah bangsa yang unik. Bangsa ini  memiliki sejarah yang khas, bermula sebagai suku bangsa yang terisolasi sekarang telah menjadi masyarakat industri terkemuka, yang produksi ekonominya hanya bias diungguli oleh dua Negara adikuasa, Amerika Serikat, Uni Soviet. Selama masa sejarahnya dan terutama selama satu setengah abad terakhir ini, Jepang telah berubah dengan jauh lebih cepat dari kebanyakan Negara-negara lain. Ia berdiri antara masyarakat-masyarakat demokratik-industri sebagai satu-satunya yang mempunyai latar belakang cultural non-Barat dan memiliki pola organisasi dan kerja yang paling berbeda.
Ø      Arena Politik
            Masalah dasar yang dihadapi Jepang selama ini bukanlah identitas atau kesatunan nasionalnya, tetapi lebih banyak tentang hubunganya dengan atau isolasinya dari dunia luar. Dalam sebagian besar masa sejarahnya, bangsa Jepang mengisolasikan diri dari Negara-negara lain, hanya kadang-kadang mengalami interaksi yang aktif dengan Negara-negara asing. Tetapi, sekarang industrialisasi yang luar biasa besar dan penduduknya yang lebih dari 115 juta dan hidup di wilayah sempit yang miskin akan sumber daya alam, memaksanya demi kelangsungan hidupnya untuk menggantungkan diri pada kegiatan pertukaran barang yang sangat besar dengan hamper semua bagian dunia.
            Tidak ada Negara lain di dunia yang lebih besar dari Jepang yang lebih tergantung sacara ekonomis pada dunia luar atau yang lebih peka terhadap naik-turunya kegiatan perdagangan internasional. Dalam pengertian ini, bangsa Jepang sekarang adalah bangsa yang paling membuana (global) di dunia, yang menghadapi masalah-masalah internasional yang kompleks, yang mereka sendiri akibat pengalaman isolasinya sebenarnya kurang siap untuk menghadapinya.
·        Keutuhan Etnik
            Jepang mempunyai tingkat homogenitas cultural yang relatif tinggi, berkat adanya tingkat kesamaan bahasa dan budaya yang tinggi diantara rakyat di seluruh negeri. Sampai dengan abad ke 7, terjadi perpindahan penduduk dari semennjung Korea ke Jepang. Satun-satunya minoritas asing yang penting di Jepang sekarang adalah orang Korea yang berjumlah kira-kira 600.000 orang. Ada lagi kelompok minoritas Cina yang lebih kecil dan lebih mudah diatur, yang kebanyakan berasal dari bekas koloni Jepang di Taiwan. Orang-orang keturunan asing lain begitu sedikit dan berbeda secara fisik dengan orang Jepang sehingga dianggap sebagai orang orang luar yang tinggal di Jepang hanya untuk sementara. Kenyataan diatas menunjukan bahwa Jepang memiliki tingkat homogenitas yang barangkali tertinggi dibanding dengan Negara-negara lain yang memiliki wilayah seluas dan penduduk sebanyak Jepang.
·        Hubungan dengan Dunia Luar
            Isolasi geografis Jepang telah membuat masalah-masalah hubungan luar negeri tidak diperhatikan di masa lalu. Kontak-kontak penting pertama dengan dunia luar terjadi antara abad 7 dan 9, ketika pemerintahanya melakukan upaya ambisius untuk menerapkan lembaga-lembaga politik terpusat dan sebagian besar  dari kebudayaan tinggi Cina.
            Kegiatan hubungan luar negeri ini kemudian terputus berabad-abad sampai terjadinya dua serangan yang gagal, tahun 1274 dan 1281, oleh orang-orang Mongol yang saat itu menguasai Cina. Pada masa sesudah itu Jepang aktif lagi di luar negeri, termaksud melakukan penyerbuan ke Korea pada akhir 1590-an. Tetapi lama-kelamaan agama Kristen dianggap berbahaya karena menggoyahkan kesetiaan rakyat dan mengganggu stabilitas feudal yang waktu itu baru saja dikonsolidasikan di tingkat nasional. Satu-satunya kontak dengan dunia luar pada masa antara 1638-1853 adalah melalui sekelompok kecil pedangan Cina dan pos dagang Belanda di Nagasaki.
            Superioritas teknologi militer dan ekonomi Barat mengancam untuk menjadikan Jepang koloni atau semi-koloni Barat, seperti yang terjadi pada sebagian besar wilyah non-barat. Upaya ini memerlukan perubahan lembaga-lembaga politik dan social yang menyeluruh, tetapi pda akhirnya Jepang berhasil dan pada awal abad 20 menjadi salah satu kekuatan industri dan militer modern dan besar, dan menikmati kesetaraan kedudukan dengan Barat.
            Sesudah Perang Dunia I, Jepang menghadapi pilihan : mencari jaminan ekonomi melalui perluasan imperiumnya atau menggantungkan pada suatu sistem perdagangan bebas dunia yang damai, dengan menerima dictum Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa bahwa abd imperium atau abad pencarian wilayah untuk memangun imperium baru sudah berakhir. Akibatnya, Jepang kembali melakukan perluasan wilayah  sampai melibatkan diri dalam Perang Duinia II. Pada akhir 1960-an Jepang telah menjadi kekuatan ekonomi ketiga terbesar di dunia, dan pada 1970-an terbukti bahwa Jepang adalah Negara demokratik-industrial modern yang paling berhasil dan paling stabil.
Ø        Perkembangan Lembaga-Lembaga Politik
            Sistem politik Jepang telah mengalami banyak perubahan besar sejak pembentukanya pada abad-7, tetapi unsure-unsur dan sifat-sifat tertentu tetap dipertahankan menjadi bagian dari suatu sistem politik dan sosial Jepang modern. Unsure-unsur warisan lama inilah yang paling menentukan keberhasilan Jepang yang luar biasa dimasa modern dan yang membuat cara kerja sistem social dan sistem politik Jepang bersifat khas kalau dibandingkan dengan Negara-negara demokratik-industrial modern lainya.
·      Warisan sejarah awal Jepang
Sistem politik Jepang paling awal yang banyak diketahui adalah sistem politik yang ada pada abad 5 dan 6. Sistem itu terdiri dari sejumlah unit-unit semacam marga yang disebut uji. Sistem uji adalah sistem wewenang turun-temurun. Peranan keturunan dalam perpindahan kekuasaan, hak-hak istimewa dan kekayaan sangat berpengaruh sampai beberapa waktu yang lalu, bahkan sekarang masih Nampak sisa-sisanya. Bangsa jepang juga selalu menghormati hierarki atau kedudukan. Sekarangpun, walaupn masyarakat jepang sudah bersifat sangat egaliter, posisi seseorang masih ditentukan berdasar umur, lamanya pengabdian, pendidikan dan semacamnya.tetapi kepemimpinan di semua bidang sekarang ditentukan bukan oleh keturunan, tetapi oleh pendidikan, keberhasilan dalam menempuh berbagai macam ujian kualifikasi, dan prestasi kerja.
            Konsep tentang jepang sebagai Negara kesatuan semakin diperkuatketika diciptakan ibu kota Kyota (sebagai kota nasional sampai 1868). Ketika posisi kaisar sebagai penguasa politik maupun keagamaan secara teoritis diperkuat, walaupun tidak banyak dipraktekkan, ketika konsep pemerintahan melalui birokrasi sipil yang diangkat berdasa pendidikan khusus semakin dimasyarakatkan.
            Pada abad 19 bangsa jepang sudah sangat sadar bahwa banyak hal berguna yang bisa dipelajari dari negeri lain, dan dengan demikian jauh lebih mendahului disbanding dengan masyarakat-masyarakat non barat lain yang baru menyadari hal ini pada abad 20.
·      Warisan jaman faudal
            Rejim faudal pertama digulingkan pada abad 14dan digantikan olehsuatu sistem faudal baru, dimana suatu keturunan shogun mencoba tetapi kurang berhasil, untuk mengendalikan seluruh negeri melalui sejumlah penguasa daerah yang dissebut daimyo. Selama periode yang dipenuhi oleh peperangan terus-menerus ini, terutama dan akhir abad 15 sampai akhir abad 16, kondisi politik dijepangmenyerupai masa puncak dan masa akhir feaudalisme di Eropa.
            Tradisi pemerintahan feudal selama lebih dari tujuh abad itu sangat besar pengaruhnya teradap jepang modern. Tradisi militernya yang kuatmembuat orang jepang sangat menyadari keunggulan militer Barat pada abad 19 dan itu telah mendorong mereka untuk membangun kemampuan sendiri, sehingga menjadi salah satu kekutan besar modern. Disiplin pribadi “sparta” para kesatria feudal dan samurai telah mewariskan sifat disiplin yang keras pada orang jepang modern sehingga mampu mengerjakan banyak hal dengan berhasil. Ikatan kesatuan yang kuat yang dituntut dalam sistem feudal mudah dikembangkan menjadi kesetiaan fanatik pada kaisar sebagailambang Negara atau, lebih umum, pada bangsa jepang sebagai  keseluruhan.
            Periode Tokugawa adalah periode yang penuh ketertiban dan kestabilan. Dengan isolasi sejak 1638 jepang mengalami masa damai yang panjang yang tidak terganggu sampai1863 ketika negerinya dipaksa oleh kekuatan Baratuntuk dibuka kembali. Bangsa jepangjadinya terbiasa dengan proses hokum yang tertibdan suatu administrasi yang tidak sewenang-wenang, tetapi berdasa pada presiden dan peraturan-peraturan yang berlaku.
            Akhirnya dibawah feudalism orang jepang telah mengembangkan tradisi identitas kelompok dan kecakapan dalam kerjasama kelompok yang sangat berguna dalam masa modern. Sebgian besar samurai dikumpulkan di ibu kota wilayahnya, dan membiarkan rakyat pedesaan bebas mengatur urusan mereka sendiri, selama mereka tidak mengganggu ketertiban dantetap membayar pajak. Kedua bentuk pengelompokan itu sekarang tidak ada lagi, tetapi sikap-sikap dan kecakapan-kecakapan yang berkaitan dengan itu tetap berlanjut sampai sekarang dalampengelompokan-pengelompokan modern, seperti rukun tetangga atau kelompok kerja dalam pabrik dan kelompok organisasi bisnis.
·      Pembentukan sebuah Negara modern
            Jepang pada abad 19 memiliki peradaban yang canggihdan maju, yang hanya diungguli Barat dalam hal teknologi, dan mewarisi dari masa lalunya sikap dan keterampilan yang sangat berguna bagi kehidupan modern.
            Kelompok-kelompok samurai muda pembangkang dari beberapa wilayah feudal besar dijepang barat, terutama Satsuma dan choshu, bergabung bersama disekitar Kaisar, menggilingkan rejim Tokugama pada 1868, dan mengangkat diri mereka sendiri sebagaipelaksana pemerintah “Kekaisaran” yang baru di ibu kota Tokugawa, yang dirubah namanya menjadi Tokyo.
            Tentang pemerintahan daerah mereka meniru model prancis yang tersentralisasi, dengan sedikit campuran model Prussia. Sistem peradilan dan kepegawaian Negara mereka tiru dari jerman dengan penyesuaian. Kementrian-kementrian modern di ciptakan satu persatu, dan akhirnya pada 1885 kementrian-kementrian itu dikelompokkan menjadi kabinet di bawah pimpinan perdana mentri. Dalam kenyataannya, kabinet baru ini tidak lebih dari dewan bekas para pemimpin samurai yang diberi nama baru.
·      Perkembangan Pemerintahan Konstitusional
                 Sesudah memperhatikan bahwa sebagian besar bangsa-bangsa maju di Barat memiliki konstitusi dan parlemen, para pemimpin Jepang baru itu menganggap lembaga-lembaga baru itu sebagi unsure-unsur kekuatan modern. Mereka juga sadar bahwa didalam kelas bekas samurai yang jumlahnya besar terdapat banyak orang yang kecewa karena kehilangan posisi kepemimpinan politik dan didalam kelas lain bermunculan orang-orang yanh menginginkan bagian kekuasaan.
                 Menurut konstitusi Meiji kaisar bukan bukan hanya berdaulat, tetapi juga “suci dan tak teringkari”. Dalam teori semua kekuasaan berasal darinya, tetapi dalam praktek ia tidak bias berbuat apa-apa tanpa nasehat dan izin menteri-menterinya dan undang-undang yang diputuskan oleh dewan perwakilan baru itu. Tetapi industrialisasi yang menyebar dengan cepat dan kesempatan pendidikan yang meluas telah menciptakan Jepang yang baru dan orang-orang Jepang baru yang tidak begitu saja mau diatur dengan pola pemerintahan yang mereka ciptakan.
                 Kaum Genro, sesudah bereksperimen selama satu dasawarsa dengan dewan perwakilan di pemerintah-pemerintah di daerah, melalui konstitusi menciptakan dewan perwakilan nasional, yang disebut Diet. Tetapi dalam prakteknya Diet telah mengecewakan para Genro itu. Sejak awalnya Majelis Rendah bersikap memusuhi cabinet, yang dengan rapat mereka tuduh didominasi oleh orang-orang dari Satsuma dan Chosu.
                 Baik proses evolusi secara cepat ke arah pemerintahan parlementer model Inggris selama empat dasawarsa sejak 1889, maupun perubahan yang tiba-tiba menjadi pemerintahan yang dikendalikan militer pada 1930-an adalah perkembangan yang sepenuhnya legal dan konstitusional. Kedua perkembangan itu dimungkinkan karena ketidakjelasan konstitusi Meiji mengenai masalah pokok : siapa yang seharusnya melaksanakan kekuasan Kaisar yang secara teoritis luar biasa besar.
·      Reformasi dan Permulaan Baru
Pendudukan militer Amerika Serikat atas Jepang pada akhir Perang Dunia II mungkin nampak sebagai cara yang tidak tepat untuk mensponsori perkembangan politik yang sehat dan bahkan sangat mungkin untuk menimbulkan reaksi nasionalistik penuh kekerasan. Tetapi reformasi meluas yang dilakukan pemerintahan pendudukan itu malah berhasil mempersiapkan persemaian bagi tumbuhnya bentuk permerintahan parlementer seperti yang telah dicoba dikembangkan sendiri oleh orang Jepang pada 1920-an. Dan walaupun banyak kecaman terhadap dominasi Amerika atas bangsa Jepang, reformasi yang dilaksanakan oleh orang dari luar itu tidak sampai menimbulkan tanggapan yang nasionalistik atau reaksioner yang berarti.
Alasan utamanya adalah bahwa rakyat Jepang dan para perencana Amerika memiliki kesamaan pandangan mengenai arah pembangunan kembali Jepang. Perang itu telah membuktikan bahwa Jepang tidak bisa memperoleh jaminan ekonomis dari penciptaan imperium, tetapi ia harus menggantungkan diri pada perdamaian dan dunia perdagangan bebas. Kecewa dengan akibat perang, yaitu pembunuhan dan penderitaan yang menyakitkan, dan yakin bahwa hanya perdamainlah yang bisa memberinya kesempatan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, Jepang merubah diri dengan drastis dari bangsa ganas yang suka berperang menjadi bangsa paling suka damai. Kecewa dengan ketololan dan indoktrinasi gila-gilaan para pemimpin militernya, bangsa Jepang tidak mau lagi diktator, tetapi mereka ingin kembali ke pemerintahan parlementer seperti 1920-an atau seperti yang dibayangkan kaum radial, rejim sosialis utopis.
Akhirnya, pemerintahan Jepang modern ini merangkum dalam dirinya beberapa sikap, kebiasaan dan kecakapan politik yang telah dikembangkan di Jepang selama lebih dari 1500 tahun. Jadi, di belakang sistem politik Jepang masakini terdapat latar belakang sejarah yang panjang dan bermakna. Ini memberi alasan kuat bagi kita untuk percaya bahwa sistem itu akan relatif tetap utuh dan stabil di masa depan.
Ø      Mekanisme dan Proses Pemerintahan
·        Diet
Diet  adalah pusat kegiatan politik Jepang (lihat Bagan 1). Mengambang dengan tidak jelas di atasnya adalah tokoh simbolik Kaisar, dan staf birokrasinya. Tetapi Diet-lah yang paling berkuasa, yang menurut konstitusi adalah “organ negara paling tinggi” dan “satu-satunya organ pembuat hukum”. Perpindahan kedaulatan dari Kaisar ke rakyat, berdasar konstitusi 1947, sangat memukul pemimpin konservatif kolot. Menurut Konstitusi Meiji, Kaisar bukan hanya pemegang semua kedaulatan, tetapi juga sebagai tokoh yang “suci dan tak teringkari” yang menerima wewenangnya dari “garis keturunan yang berasal dari masa lalu yang tak terbatas”. Menurut konstitusi baru, ia tak lebih dari “lambang negara dan kesatuan bangsa”. Rakyat Jepang umumnya maupun keluarga kekaisaran tidak atau tidak banyak menyesali dalam melakukan penyesuaian itu. Definisi baru itu sekedar menyatakan apa yang selama berabad-abad senyatanya berlaku.
·        Birokrasi
Bermula dengan menerapkan sistem kepamongprajaan Jerman pada 1885, Jepang mengembangkan birokrasi yang sangat efisien, berdedikasi, jujur dan profesional. Untuk menduduki jabatan birokrasi seseorang harus menjalani ujian yang ketat. Tradisi Jepang yang sangat mengagungkan karier dalam jabatan pemerintahan mengakibatkan para lulusan terbaik dari sekolah-sekolah Jepang cenderung untuk masuk ke dalam birokrasi, sehingga birokrasi menjadi korsp yang berprestise tinggi. Para birokrat tingkat tinggi kebanyakan adalah lulusan Univesitas Tokyo.
Sekali diterima dalam birokrasi, seorang birokrat baru memiliki jaminan karier-panjang dan dinaikkan pangkatnya kurang lebih secara rutin berdasar senioritas. Yang paling pandai dalam setiap tingkatan umur diberi kesempatan untuk menduduki jabatan tertinggi yang terbuka untuk tingkatan tersebut.
Ø      Partisipasi Politik dan Sistem Kepartaian
Betapapun sempurnanya mekanisme pemerintahannya, suatu sistem politik masih harus membuktikan efisiensi kerjanya. Ini memerlukan tiga hal. Pertama, ia harus efektif dalam membuat keputusan politik yang penting dan dalam memelihara ketertiban. Kedua, ia harus bisa membuat rakyatnya merasa ikut berpartisipasi dan, paling tidak dalam demokrasi, benar-benar ikut berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembuatan-keputusan. Ketiga, ia harus bisa mengendalikan proses politik melalui sistem umpan-balik sehingga memungkinkannya untuk menanggapi rangsangan dari luar akibat perubahan atau munculnya kondisi baru.
Pemerintahan jaman Tokugawa memenuhi kriteria pertama, tetapi gagal dalam kriteria kedua, yaitu tidak melibatkan rakyatnya kecuali anggota kelas samurai, dan pada masa akhirnya terbukti sangat lemah dalam kriteria ketiga, tidak mampu menanggapi lingkungan yang berubah. Rejim-rejim sesudah itu sampai masa Perang Dunia II juga hanya memenuhi kriteria pertama dan umumnya kurang mampu dalam kriteria dua dan tiga. Tetapi sistem politik Jepang masa kini mampu memenuhi ketiga kriteria itu.
·        Partisipasi Rakyat dan Politik Pemilihan
Orang Jepang melakukan kewajibannya sebagai pemilih dengan serius. Seperti para pemilih di kebanyakan negara demokrasi maju lainnya, banyak dari mereka yang sinis mengenai hasil pemilihan umum dan sangat kritis terhadap politisi. Sebagian besar pemilih tidak mau mengikatkan diri dengan salah satu partai. Mereka menekankan status sebagai kelompok bebas. Sekalipun begitu, sebagian besar mereka ikut memilih.
·        Partai-Partai Politik
Yang tertua dari dua garis kepartaian itu adalah kelompok Jiyuto yang secara harfiah berarti partai kebebasan. Pada 1900 bagian-bagiannya bergabung dengan unsur-unsur birokrasi dan membentuk Seiyukai yang berarti “perkumpulan kawan-kawan politik”. Pada 1927 akhirnya diperoleh nama tetap yaitu Minseito, yang berarti “partai pemerintahan rakyat”.
 
Akibat pengaruh Revolusi Rusia 1917 dan gagasan liberal yang melanda Eropa sesudah Perang Dunia I, pada 1920-an di Jepang muncul pemikir-pemikir intelektual kiri dan merasuk ke dalam gerakan perburuhan. Pada 1922 dibentuk Partai Komunis yang kecil, tetapi segera ditindas dan para pemimpinnya dipenjara atau dibuang ke luar negeri.
Keadaan sulit sesudah perang juga menyebabkan timbulnya partai-partai baru, tetapi yang paling bertahan adalah Komeito (kadang-kadang disebut Partai Pemerintahan Bersih), yang berkembang secara bertahap sejak 1955 sampai pada 1964 memperoleh bentuknya yang sekarang. Partai ini luar biasa karena lahir dari bagian politik dari organisasi keagamaan Soka Gokkai, sebuah sekte Budha.
Belakangan ini muncul partai-partai sempalan, tetapi pengaruh jangka panjang mereka masih diragukan. Tahun 1976 beberapa anggota muda Partai Demokrasi Liberal dari Diet meninggalkan partainya dan membentuk Kelompok Liberal Baru. Tahun 1978 sekelompok kecil kaum sosialis meninggalkan partainya dan membentuk Partai Demokrasi Sosial Bersatu.
·        Dukungan Bagi Partai
Partai Demokrasi Liberal sangat kuat di pedesaan. Ia dikenal sebagai partai petani, tetapi akhir-akhir ini pengaruh petani dalam partai itu menurun karena jumlah petani di seluruh Jepang memang merosot. Partai ini juga dikenal sebagai partai pengusaha besar.
Partai Sosialis sangat tergantung pada serikat-serikat buruh dalam hal dukungan keuangan, suara dan kepemimpinan. Terutama sekali, partai ini tergantung pada Sohyo, Federasi buruh terbesar, yang memiliki lebih dari 4,5 juga anggota. Serikat-serikat buruh dalam Sohyo umumnya terdiri dari pegawai negeri dan pekerja administratif, seperti guru dan pegawai rendahan dalam pemerintahan nasional maupun daerah.
Komeito memperoleh sebagian besar dukungan dari anggota Soka Gakkai. Mereka ini umumnya penduduk berpenghasilan rendah di kota yang, karena tidak punya kaitan dengan perusahaan besar atau instansi-instansi lain yang berprestise, masuk ke dalam agama itu sebagai cara untuk mendapatkan identitas kelompok.
Partai Komunis mendasarkan diri pada serikat-serikat buruh tertentu dan sekelompok kaum komunis yang kecil tetapi teguh. Karena pengorganisasiannya yang ketat dan efisien, partai ini juga mampu menarik dukungan dari banyak pemilih bebas (floating voters) di kota-kota metropolitan yang, walaupun belum tentu tertarik pada kebijaksanaan Partai Komunis, menggunakan partai untuk menyuarakan protes terhadap kondisi kehidupan kota yang tidak menyenangkan.
Ø      Proses Politik
·        Proses Pembuatan Keputusan
Bangsa Jepang secara tradisional lebih menyukai konsensus, sedapat mungkin, daripada keputusan berdasar mayoritas-sederhana. Mereka menunjukkan kecenderungan ini disengaja segi kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam perusahaan-perusahaan besar, di mana keputusan biasanya dibuat sesudah konsultasi yang lama antara berbagai lapisan kepemimpinan dan bukan hanya oleh beberapa eksekutif puncak. Hal yang sama terjadi dalam pemerintahan dan dalam keseluruhan proses politik.
Inti dari organ-organ pembuatan keputusan politik terdiri dari birokrasi dan Diet, atau lebih tepat lagi partai yang berkuasa. Bukanlah pekerjaan yang mudah bagi kedua badan ini, dan unsur-unsur di dalam keduanya, untuk membuat rancangan undang-undang yang akan memperoleh dukungan mayoritas Diet dan lolos menjadi undang-undang. Satu organ kunci dalam hal ini adalah Komite Penelitian Urusan Kebijaksanaan dalam Partai Demokrasi Liberal. (Lihat bagan 3). Komite ini memiliki 17 bagian yang sesuai dengan pembagian urusan utama dalam birokrasi, dan di bawah ini terdapat 55 panitia (pada tahun 1978) yang menangani issue-issue penting yang dituntut oleh kelompok-kelompok penekan tertentu. Anggota Partai Demokrasi Liberal dalam Diet menjadi anggota dari dua dari bagian-bagian itu, tetapi boleh menghadiri rapat panitia mana saja yang diinginkannya, dan dengan demikian bisa mempengaruhi pembuatan keputusan nasional pada tingkat paling bawah ini dalam setiap bidang perundang-undangan yang mereka minati. Berbagai kementerian dan badan mengajukan rancangan undang-undang. RRU pertama kali harus memperoleh persetujuan Komite Penelitian secara keseluruhan dan kemudian Dewan Eksekutif partai. Dari sini RUU itu dibawa ke Biro Legislatif di bawah Kabinet untuk melihat kalau-kalau masih ada masalah birokratis di dalamnya. RUU itu kemudian siap untuk disetujui oleh kabinet dan diajukan ke Diet, dimana dijamin akan didukung oleh partainya dan karenanya berkemungkinan besar menjadi undang-undang.
Ø      Kelompok-Kelompok Penekan
Kelompok-kelompok penekan terdapat di hampir semua segi kehidupan masyarakat Jepang. Melalui koperasi, para petani Jepang berhasil mempengaruhi banyak kebijaksanaan pemerintah, yang terpenting adalah keberhasilan memperoleh suatu sistem dukungan atau subsidi harga barang pertanian. Federasi buruh juga merupakan kelompok penekan yang kuat, walaupun mereka selalu bermusuhan dengan Partai Demokrasi Liberal dan lebih banyak mempengaruhi partai-partai oposisi. Kelompok-kelompok lain yang lebih kecil seperti organisasi profesi dokter, dokter gigi dan sebagainya memiliki pengaruh terbatas, tetapi tetap penting. Seperti juga halnya dengan berbagai kelompok kepentingan yang tidak semata-mata ekonomik.
·        Media Massa
Ratusan majalah mingguan dan bulanan tersebar di seluruh negeri. Tetapi koran adalah penyampai berita yang paling besar dan pembentuk opini masyarakat yang paling berpengaruh. Ada tiga koran harian nasional dengan oplah lebih dari 5 juta, dan dua lagi yang lebih kecil. Ada empat koran harian regional dengan oplah masing-masing 1 juta. Semuanya memelihara standard pemberitaan yang tinggi.
Satu segi yang luar biasa dari media massa Jepang adalah apa yang disebut Klub Pers (Press Club) yaitu suatu kelompok wartawan dari berbagai koran, majalah, televisi dan kantor berita yang memusatkan perhatian pada satu cabang pemerintahan, partai atau politik terkemuka tertentu. Klub-klub ini memelihara hubungan khusus dengan lembaga-lembaga atau orang-orang itu, yang hasilnya adalah pengetahuan yang jauh lebih mendalam tentang bidang-bidang tertentu daripada yang mungkin dicapai oleh wartawan-wartawan di negeri-negeri lain.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More